JAKARTA – Di tengah pesatnya arus informasi digital yang menyasar kerentanan emosional remaja, institusi pendidikan kini memegang peranan vital melampaui sekadar transfer ilmu akademis. Menyadari
hal tersebut, Sekolah HighScope Indonesia TB. Simatupang bersama Redea Institute menggelar rangkaian kolaborasi strategis dengan Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri untuk membentengi ekosistem
sekolah dari ancaman radikalisme dan kekerasan.

Rangkaian program ini dimulai dengan sesi edukasi bagi orang tua dan siswa pada pertengahan Februari 2026, yang juga menghadirkan para psikolog sekolah untuk membahas navigasi emosi remaja di dunia
digital. Bersama dengan tim Densus 88, pemaparan memberikan gambaran lengkap mengenai pentingnya peran orang tua sebagai benteng pelindung bagi putra/i-nya dalam menghadapi semua
pengaruh dari dunia digital yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan para siswa.

Tak lengkap jika pembekalan hanya diberikan kepada orang tua dan siswa. Pilar sekolah lainnya pun harus mendapatkan hal yang sama. Puncaknya, sebuah sesi khusus bagi para guru dan staf dilaksanakan
pada Rabu, 11 Maret 2026, di Black Box Theater, Sekolah HighScope Indonesia TB. Simatupang.

Sejak didirikan pada tahun 1996, HighScope Indonesia Institute, yang berevolusi menjadi Redea Institute, sepenuhnya menjunjung tinggi kolaborasi antara rumah dan sekolah (home-school collaboration) untuk
dapat memberikan yang terbaik bagi siswa. Nilai-nilai kehidupan seperti saling menghormati, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan telah ditanamkan sejak dini kepada seluruh siswa-siswi di Sekolah
HighScope Indonesia—yang akan berganti nama menjadi Sekolah Eco Socio Tech pada Juli 2026 mendatang.

Guru sebagai "Imunitas" Mental Siswa
Sesi guru yang bertajuk "Peran Guru sebagai Lini Terdepan: Navigasi Emosi Remaja dan Mitigasi Risiko Radikalisme di Sekolah" ini menekankan bahwa guru adalah figur dewasa utama yang paling mampu
melakukan deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa.

Dalam paparannya, tim Densus 88—yang menghadirkan Kompol Ridjoko Suseno, S.H., M.H. dan Bripda Chaterina Maharani—mengungkapkan bahwa kelompok radikal kini aktif memanfaatkan media sosial
untuk mendekati remaja melalui manipulasi psikologis. Mereka tidak lagi muncul dengan wajah yang menakutkan, melainkan menyamar sebagai:
● Teman Curhat: Menawarkan solusi atas rasa kesepian atau ketidakadilan.
● Heroisme Palsu: Menjanjikan tujuan hidup yang besar atau petualangan.
● Eksklusivitas: Membuat remaja merasa menjadi bagian dari kelompok "terpilih".

“Penting bagi guru untuk tidak sekedar mengejar subject outcomes, namun juga memfasilitasi siswa mengembangkan skills dan values melalui learner outcomes. Kemampuan inilah yang memungkinkan
siswa bersikap kritis dan bijak di dunia digital,” ungkap Antarina S.F Amir, pendiri dan CEO Redea Institute. “Guru adalah aktor utama yang mendukung siswa mencapai tujuan jangka panjang mereka.
Sebagai garda terdepan, guru harus terus belajar memperbarui strategi pembelajaran agar mampu mendeteksi risiko dan melindungi siswa dari ancaman kekerasan maupun radikalisme.”

Strategi Mitigasi di Lingkungan Sekolah
Densus 88 mengingatkan kembali bahwa pengelolaan emosi (anger management) yang tidak optimal pada siswa dapat berkembang menjadi tindakan agresif atau keinginan untuk balas dendam (revenge).
Oleh karena itu, guru dibekali dengan strategi konkret untuk membangun "imunitas" mental siswa melalui beberapa langkah:
● Literasi Digital & Dekonstruksi Narasi: Mengajak siswa membedah konten provokatif dan mengenali narasi "kita lawan mereka" (us vs them).
● Ruang Aman (Safe Space): Menciptakan diskusi terbuka di mana siswa boleh bertanya tentang isu sensitif tanpa merasa dihakimi, guna mencegah mereka mencari jawaban di algoritma internet yang ekstrem.
● Simulasi Keamanan: Memberikan edukasi teknis seperti aktivasi Two-Factor Authentication (2FA) dan mekanisme pelaporan akun yang melakukan grooming radikal.

Tanggung Jawab Bersama: Pemerintah, Sekolah, dan Orang Tua
Poin krusial dalam pertemuan ini adalah penegasan mengenai pembagian peran. Pemerintah melalui regulasi dan aparat keamanan memberikan perlindungan makro, namun sekolah dan guru bertanggung
jawab penuh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Guru diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan berpikir kritis ke dalam kurikulum, seperti pada mata pelajaran Agama, PPKn, maupun sesi Advisory. Selain itu, sekolah didorong untuk
membentuk tim pencegahan kekerasan serta menyediakan saluran pelaporan anonim (whistleblowing system) bagi siswa yang melihat rekannya mulai terpapar konten berbahaya.

Melalui sinergi ini, guru berperan lebih dari sekadar pengajar; mereka menjadi mitra strategis bagi orang tua dalam membangun lingkungan pendukung yang konsisten, memastikan remaja memiliki ruang aman untuk bertumbuh baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.